Pembangunan adalah sebuah organ yang penting demi kelangsungan dan kemajuan hidup sebuah daerah terutama di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan selayaknya pembangunan infrastruktur tentu memerlukan banyak material seperti investasi, sumberdaya manusia ataupun bahan pembangunan dan bahkan diperlukan adanya kebijakan untuk dapat melancarkan pembangunan Indonesia.
Tanpa melewatkan sesuatu hal, pembangunan juga memerlukan adanya pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Pengawasan dan juga pengendalian perlu dilakukan untuk menekan pengeluaran anggaran dan agar tercapai tujuan atau cita-cita secara efektif dan efesien. Untuk itu, dibutuhkan adanya sumberdaya manusia khususnya aparatur negara yang mampu menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi jalannya Pembangunan tersebut.
Demi tercapainya tujuan tersebut, Lembaja Pengkajian Kebijakan Strategis Indonesia (LPKSI) membantu dan mendukung cita-cita dengan cara mengadakan sebuah pelatihan yang berjudul Workshop Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan. Acara ini dilangsungkan di Hotel Best Western Premier La Grande, Bandung selama tiga hari mulai dari hari Rabu 27 Februari sampai dengan Jumat 1 Maret 2019.
Di dalam Workshop Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan ini membahas beberapa materi diantaranya adalah:
- Kebijakan umum dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan
- Membedah aspek pengawasan dan pengendalan dalam pelaksanaan pembangunan
- Peran dan Tanggungjawab PPTK / Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dalam Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Keuangan
- Peran dan Tanggungjawab PPTK / Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
- Titik kritis pengawasan dan pengendalian dalam proses pelaksanaan dan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah
- Teknik menyusun laporan pengawasan dan pengendalian pembangunan
Narasumber / Fasilitator
- Iwan Hardian (BPK RI)
- Hery Suroso, M.T
- Agus Saragi (BPKP Jabar)
