Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD adalah unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkonsentrasi pada bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
  2. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
  3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
  4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
  5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Melihat dari tugas dan fungsi pokok dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, maka aparatur pemerintah wajib memiliki kecakapan dan kompetensi yang memadai demi tercapainya peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis Indonesia (LPKSI) meninjau pentingnya ada sebuah pelatihan khusus bagi aparatur pemerintah dan menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Pelayanan Bagi Apartur Pemerintah di BKPPD.

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pelayanan Bagi Apartur Pemerintah di BKPPD ini diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Kebijakan Strategis Indonesia (LPKSI) di Caldera Adventure River Resort Citarik, Cikedang – Sukabumi, selama dua hari dari Jumat 8 Maret 2019 sampai dengan Sabtu 9 Maret 2019. Pelatihan ini mengundang Syahfrudin Irfan selaku Motivator Nasional, Psikolog dan Team Komunikasi mengangkat materi tentang:

  1. Tatakelola Organisasi Modern: Strategi Peningkatan Layanan Berorientasi Kepuasan Mitra
  2. Mengenali Kelemahan Individu dan Kelompok Serta Strategi Menguatkan Roda Organisasi Berbasis Pelayanan Prima
  3. Tatacara Pelayanan Efektif dan bertanggungjawab di lingkungan kantor pemerintah